Dokumen keterlibatan para pemimpin tinggi China termasuk Presiden Xi Jinping tentang penindasan negara terhadap Muslim Uighur bocor.
Dokumen tersebut termasuk pidato-pidato yang para pengamat sebut membuktikan pemimpin pemerintah senior menyerukan tindakan yang mengarah pada penangkapan massal dan kerja paksa.
Namun, China secara konsisten membantah melakukan genosida terhadap warga Uighur. Beberapa dokumen menjadi subjek dari laporan sebelumnya, tetapi kebocoran terbaru sebelumnya memiliki informasi yang tidak terlihat atau terungkap.
Dilansir BBC, Rabu (1/12), dokumen-dokumen ini diajukan ke Pengadilan Uighur – pengadilan rakyat independen di Inggris – pada September, tetapi sebelumnya belum pernah diterbitkan secara penuh. Pengadilan meminta tiga akademisi yang ahli di bidangnya – Drs Adrian Zenz, David Tobin dan James Millward – untuk mengotentikasi dokumen tersebut.
Dokumen-dokumen tersebut, yang diberi nama ‘Xinjiang Papers’, mengungkapkan bagaimana para pemimpin Partai Komunis China termasuk Preside Xi dan Perdana Menteri Li Keqiang membuat pernyataan yang secara langsung mengarah pada kebijakan yang mempengaruhi Uighur dan Muslim dari etnis lainnya.
Tindakan keras mencakup penahanan paksa, sterilisasi massal atau pemasangan alat kontrasepsi paksa, pemaksaan asimilasi, “pendidikan ulang”, dan memaksa warga Uighur yang ditahan bekerja di pabrik-pabrik.
The New York Times telah melaporkan serangkaian dokumen identik yang dibocorkan kepada mereka pada tahun 2019, tetapi tidak semuanya tersedia untuk umum.
Dalam sebuah laporan dokumen, Dr Zenz mengatakan analisisnya menunjukkan hubungan antara pernyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh pemerintah dan kebijakan selanjutnya yang diterapkan terhadap Uighur “jauh lebih luas, rinci dan signifikan daripada yang dipahami sebelumnya”.
