Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah mendesak masyarakat dunia untuk memastikan kudeta hari Senin di Myanmar gagal.
Pembatalan hasil pemilu tidak dapat diterima, katanya, dan para pemimpin kudeta harus dibuat untuk memahami bahwa ini bukanlah cara untuk memerintah negara.
Dewan Keamanan PBB sedang membahas kemungkinan pernyataan, tetapi China diperkirakan akan memblokir segala bentuk kata-kata yang mengutuk kudeta tersebut.
Pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi ditahan ketika tentara merebut kekuasaan.
Polisi di Myanmar kemudian mengajukan beberapa tuntutan terhadap Suu Kyi, yang telah ditahan hingga 15 Februari.
Baik Suu Kyi maupun Presiden Win Myint yang digulingkan tidak terdengar kabarnya sejak pengambilalihan tersebut.
Kudeta yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, telah menyebabkan pemasangan 11 anggota junta.
Militer yang telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun, berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan oleh National League for Democracy (NLD) Suu Kyi.
Layanan Facebook di Myanmar terganggu pada Kamis di tengah laporan militer telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir platform media sosial.
Perusahaan tersebut mengkonfirmasi gangguan tersebut, mendesak “pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting”.
Selama beberapa hari terakhir, para aktivis telah membuat halaman Facebook untuk mengoordinasikan oposisi terhadap kudeta.
Sekretaris Jenderal PBB menyerukan agar tatanan konstitusional dibentuk kembali di Myanmar. Ia berharap akan ada persatuan di Dewan Keamanan tentang masalah tersebut.
“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal,” katanya.
“Benar-benar tidak dapat diterima untuk membatalkan hasil pemilu dan keinginan rakyat.
“Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju.”
Negara-negara Barat telah mengutuk kudeta itu, tetapi upaya Dewan Keamanan untuk mencapai posisi bersama gagal karena China tidak setuju. China adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto di dewan tersebut.
Beijing telah lama berperan untuk melindungi Myanmar dari pengawasan internasional, dan telah memperingatkan sejak kudeta bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan.
Bersama Rusia, mereka telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.
