Para penyintas pelanggaran militer Myanmar telah mengajukan pengaduan pidana di Jerman, meminta jaksa penuntut untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab karena melakukan kekejaman terhadap penentang kudeta Februari 2021, dan terhadap minoritas Rohingya.
Fortify Rights, sebuah kelompok advokasi, mengajukan pengaduan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan Militer Myanmar, pada Selasa (24/1/2023).
Kelompok itu mengatakan kasus ini melibatkan 16 orang dari Myanmar dan diajukan ke Kantor Jaksa Federal Jerman.
Matthew Smith, CEO dan salah satu pendiri Fortify Rights, mengatakan pengaduan itu diajukan di Jerman karena undang-undang yurisdiksi universalnya, yang memungkinkan penuntutan kejahatan berat tertentu di mana pun itu terjadi.
“Jerman berada dalam posisi unik untuk membantu menggagalkan impunitas di Myanmar,” kata Smith dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand.
“Pengaduan ini memberikan bukti baru yang membuktikan bahwa militer Myanmar secara sistematis membunuh, memperkosa, menyiksa, memenjarakan, menghilang, menganiaya dan melakukan tindakan lain yang merupakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang melanggar hukum Jerman,” katanya.
“Anggota junta militer Myanmar seharusnya tidak merasa aman dari keadilan di dunia ini, dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban.”
Pengajuan pengaduan itu datang beberapa hari sebelum peringatan kedua Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Perebutan kekuasaan telah menjerumuskan Myanmar dan tuduhan genosida atas kampanye 2017 melawan Rohingya ke dalam konflik baru.
Marah oleh penindasan brutal militer Myanmar terhadap protes damai, milisi sipil telah mengangkat senjata, sementara legislator yang digulingkan telah membentuk pemerintahan paralel.
Pasukan militer Myanmar telah terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan sewenang-wenang dan membakar seluruh desa hingga rata. Tindakan tersebut menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Fortify Rights mengatakan pihaknya terpaksa mencari bantuan Jerman karena penolakan Dewan Keamanan PBB untuk merujuk militer Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional.
Dikatakan sekitar setengah dari 16 orang dalam pengaduannya merupakan dari kelompok minoritas Rohingya yang selamat dari tindakan keras di Negara Bagian Rakhine pada 2016 dan 2017, sementara yang lainnya adalah korban kekejaman pasca-kudeta di negara bagian dan wilayah di seluruh negeri pada 2021 dan 2022.
Mereka termasuk anggota etnis Arakan, Burman, Cina, Karen, Karenni dan Mon.
“Kami meminta agar untuk pertama kalinya dalam sejarah, militer Myanmar dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatannya terhadap semua kelompok etnis,” kata Pavani Nagaraja Bhat, seorang rekan investigasi di Fortify Rights.
“Meskipun berasal dari berbagai daerah, kelompok etnis dan latar belakang semua pelapor telah sangat menderita sejak kudeta, mereka telah kehilangan rumah, anggota keluarga, mata pencaharian, kebebasan mereka, dan banyak yang masih hidup dalam keadaan ketakutan yang konstan meskipun tinggal di luar negara mereka. Apa yang mereka saksikan dan selamat sangat mengerikan,” katanya kepada wartawan.
“Dengan berpartisipasi dalam pengaduan ini, para pelapor mengatakan sudah cukup.”
Individu dalam kasus ini termasuk Nickey Diamond, yang saat ini tinggal di Jerman.
“Kami percaya pada Jerman untuk membuka penyelidikan dan mencari keadilan atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer dan para pemimpinnya di Myanmar,” katanya.
“Inilah saatnya untuk mengakhiri impunitas dan memastikan para pelaku militer dan lainnya tidak lagi lolos dari kejahatan mereka.”
Lainnya dalam kasus ini termasuk seorang wanita Rohingya berusia 51 tahun yang menuduh pasukan keamanan membunuh tujuh anggota keluarganya selama tindakan keras tahun 2017. Dia juga mengatakan telah mendengar orang-orang di bawah kendali militer memperkosa menantu perempuannya sementara pasukan keamanan memukulinya di kamar sebelah.
Dia juga melaporkan menyaksikan tumpukan mayat warga sipil Rohingya di desanya dan tentara menikam, memukuli, dan membunuh banyak pria dan anak-anak Rohingya.
“Pemerintah dan militer Myanmar telah berusaha untuk melenyapkan komunitas Rohingya kami selama 50 tahun,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Sebagai perempuan Rohingya, saya menginginkan keadilan atas genosida agar tidak terjadi lagi.”
Pelapor lainnya adalah Thi Da, seorang ibu berusia 35 tahun dari tiga anak, yang menuduh militer secara paksa menghilang suaminya pada tahun 2021.
“Saya masih marah dengan tentara [junta Myanmar],” kata wanita etnis Chin itu dalam sebuah pernyataan. “Mereka tidak menganggap kita sebagai manusia dan memperlakukan kita seperti binatang atau benda.”
Fortify Rights mengatakan tujuan utamanya adalah agar Jaksa Federal Jerman membuka penyelidikan, mengumpulkan dan menyimpan bukti untuk penuntutan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Myanmar.
Dikatakan bahwa jaksa Jerman saat ini sedang melakukan lebih dari 100 penyelidikan terhadap kejahatan internasional yang terkait dengan negara dan konteks lain. Ini termasuk dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina.
Laporan itu mencatat bahwa pengadilan Jerman juga telah menyidangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan penyiksaan di penjara Suriah serta kejahatan oleh anggota ISIL atau ISIS, termasuk terhadap komunitas Yazidi.
Source: Aljazeera
