Pengadilan di Thailand telah menghukum mantan pegawai negeri sipil dengan rekor hukuman penjara 43 tahun dan enam bulan karena melanggar undang-undang negara yang ketat tentang penghinaan atau pencemaran nama baik monarki.
Pengadilan Kriminal Bangkok pada hari Selasa memutuskan wanita itu bersalah atas 29 dakwaan melanggar hukum lese-majeste negara itu karena memposting klip audio ke Facebook dan YouTube dengan komentar yang dianggap kritis terhadap monarki, kata kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Hukuman itu, yang dikeluarkan di tengah gerakan protes yang terus berlanjut yang telah menimbulkan kritik publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap monarki, dengan cepat dikutuk oleh kelompok-kelompok HAM.
“Putusan pengadilan hari ini sangat mengejutkan dan mengirimkan sinyal mengerikan bahwa tidak hanya kritik terhadap monarki tidak akan ditoleransi, tetapi juga akan dihukum berat,” kata Sunai Phasuk, peneliti senior untuk Human Rights Watch.
Melanggar hukum lese-majeste Thailand – secara luas dikenal sebagai Pasal 112 – dihukum tiga hingga 15 tahun penjara per dakwaan. Undang-undang tersebut kontroversial tidak hanya karena telah digunakan untuk menghukum hal-hal yang sederhana seperti menyukai postingan di Facebook, tetapi juga karena siapa pun – bukan hanya bangsawan atau pihak berwenang – dapat mengajukan keluhan yang dapat mengikat orang yang dituduh dalam proses hukum selama bertahun-tahun.
Selama 15 tahun terakhir kerusuhan politik di Thailand, undang-undang tersebut sering digunakan sebagai senjata politik serta balas dendam pribadi. Kritik publik yang sebenarnya terhadap monarki, bagaimanapun, sampai saat ini sangat jarang.
Itu berubah selama setahun terakhir ketika pengunjuk rasa yang menyerukan reformasi demokrasi juga mengeluarkan seruan untuk reformasi monarki, yang telah lama dianggap sebagai lembaga yang hampir sakral oleh banyak orang Thailand. Para pengunjuk rasa mengatakan lembaga itu tidak bertanggung jawab dan memegang kekuasaan berlebihan dalam apa yang seharusnya menjadi monarki konstitusional yang demokratis.
Pihak berwenang pada awalnya membiarkan banyak komentar dan kritik tanpa menghukumnya, tetapi sejak November telah menangkap sekitar 50 orang dan menuntut mereka dengan lese-majeste.
